Pembangunan Bandara Kiantar, Bupati Jamin Tidak Ada Warga Yang Dirugikan

feryal/yeni 2021-05-04
 
 
 
Sumbawa Barat - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat H W Musyafirin menjamin dan memastikan bahwa tidak ada warga yang akan dirugikan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara di Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano. 
 
Untuk pembebasan lahan dan harga tanah, kata Bupati, sudah ada tim appraisal yang akan menentukan harganya sesuai dan mencerminkan rasa keadilan. 
 
"Saya menjamin tidak ada warga yang akan dirugikan, jaminan itu bukan saja pada masyarakat tetapi ini janji kepada Allah SWT. Tidak ada pemimpin yang ingin rakyatnya sengsara," ujar H W Musyafirin saat menghadiri sosialisasi hasil penilaian harga tim appraisal pada objek tanah lokasi pembangunan bandara di Desa Kiantar, Senin (3/5). 
 
Dalam pertemuan itu, Bupati berusaha memberikan pemahaman kepada warga Desa Kiantar agar tidak berpikir yang negatif dan tidak mudah termakan hasutan dari luar, karena pembangunan bandara ini adalah rencana strategis pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta.
 
"Investor menanamkan sahamnya di suatu daerah bukan terjadi begitu saja tetapi murni timbul karena kepercayaan, ini kesempatan bagi kita yang harus kita manfaatkan dengan baik," katanya. 
 
"Saya berikan jaminan kepada masyarakat di Desa Kiantar bahwa tidak akan ada yang sia-sia dan dirugikan," ujarnya lagi. 
 
Pembangunan bandara di Desa Kiantar ini, tambah dia, tentunya akan memberikan manfaat multi efek bagi masyarakat setempat. 
 
Ia juga mengatakan bahwa rencana pembangunan bandar udara di Desa Kiantar ini sepenuhnya dibiayai oleh  swasta.
 
"Tidak ada sepeserpun Anggaran dari pemerintah daerah," katanya. 
 
Bandar udara Kiantar akan membutuhkan lahan seluas 127 hektare dengan rincian 67 hektare untuk areal wajib dan sisanya untuk mengantisipasi adanya warga yang menjual tanahnya secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi areal pemanfaatan bandar udara tersebut. 
 
Setelah diberi pemahaman, warga desa setempat terlihat mengerti apa yang disampaikan oleh Bupati, karena selama ini banyak isu yang belum jelas yang tersebar di berbagai dunia maya. 
 
Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat menyebutkan bahwa apabila melihat proses pembelian objek tanah ini maka ia menyimpulkan bahwa tidak ada istilah ganti rugi, namun lebih tepat ganti untung.
 
Hadir dalam kegiatan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Ketua DPRD, Kapolres Sumbawa Barat, Dandim 1628/KSB, sejumlah Kepala OPD dan seluruh masyarakat Desa Kiantar.